Pemkab Gunungkidul

IDwebhost.com Trend Hosting Indonesia -> Pemkab Gunungkidul terus berupaya melaksanakan peraturan daerah (Perda) Adminsitrasi Kependudukan yang telah disahkan bersama DPRD.

Mulai 2011 ini,semua warga Gunungkidul yang melakukan pengurusan kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP) tidak dipungut biaya alias gratis. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tomy Harahap mengungkapkan, agenda KTP dan juga KK gratis merupakan program pendekatan pelayanan yang dilakukan oleh pemkab Gunungkidul. Bahkan secara resmi, launchingsudah dilakukan oleh Plt Bupati Gunungkidul Badingah malam Tahun Baru lalu.”Memang program ini sudah kita launching bertepatan dengan malam Tahun Baru,”ujarnya Tomy,kemarin. Dengan program tersebut,Tomy meminta warga untuk kritis terhadap pelayanan KK dan KT. Jika mendapati adanya pungutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, pihaknya meminta warga melaporkannya.

”Jika masih diminta uang, maka bisa dilaporkan,dan nanti akan ditindaklanjuti,”janjinya. Pihaknya juga meminta kepada pemerintah desa untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan aturan tersebut. Jika pemerintah desa tetap melakukan pungutan, Disdukcapil menganggap hal itu merupakan pelanggaran. ”Daripada menimbulkan masalah, maka lebih baik pemerintah desa tidak melakukan pungutan. Artinya, aturan tersebut dilaksanakan sejak desa,”beber Tomy. Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Nugroho berharap semua perangkat desa bisa menerima konsep KTP dan KK gratis ini. Dia sangat maklum, jika di awal pelaksanaan masih ada persoalan di tingkat desa dan mungkin kecamatan.

”Memang KK dan KTP sudah menjadi pendapatan bagi desa juga. Sehingga imbasnya mereka tidak lagi mendapatkan pendapatan tanpa kompensasi,” ungkap politisi Partai Golkar ini. Sebenarnya, pihaknya sudah mendesak pemkab untuk memberikan kompensasi atas KK dan KTP gratis ini kepada pihak desa. Namun demikian, pemkab tidak bisa memenuhinya karena klausul mata anggaran serta minimnya anggaran daerah. ”Ini masih kita coba dan akan kita evaluasi,”lanjut Heri. Kendati digratiskan,menurut hitungan Heri, pendapatan dari pengurusan KK dan KTP ini tidak terlalu berpengaruh terhadap desa.”Nanti seperti Puskesmas.

Di awal program puskesmas gratis, memang sedikit dikeluhkan, namun selanjutnya juga akan terbiasa. Dalam hal ini, kami setuju dengan pemkab demi pelayanan kepada masyarakat,”pungkasnya.